Undang-Undang - UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya serta menentukan pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta watak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta watak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan manusia beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti mempunyai kiprah konkret baik dalam pergerakan dan usaha meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diharapkan pengaturan untuk menunjukkan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya; d) bahwa pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan aturan masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.
Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang ihwal Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bab dari penyelenggaran pendidikan nasional. Undang-Undang ihwal Pesantren menunjukkan landasan aturan bagi rekognisi terhadap kiprah Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang ihwal Pesantren juga menjadi landasan aturan afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan saluran bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan aturan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk menunjukkan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.
Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelengaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren. Dalam penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.
Ketentuan mengenai pengeloiaan data dan isu Pesantren yang diubahsuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yakni pengelolaan data dan isu dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.
Sebagai forum berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelengaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemda membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja tempat sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren.
Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren juga mengatur kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Kerja sama sanggup dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran penerima didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, proteksi pendanaan, pembinaan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kolaborasi lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat sanggup berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat sanggup berupa memberi proteksi acara dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan abjad dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma aturan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.
Selengkapnya silahkan download dan baca Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren melalui link download di bawah ini
Link download Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (DISINI)
Demikian isu terkait Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar